.
Hanya Ilustrasi suasana, bukan foto yang sebenarnya. (PM-Open Ai)
Patmamedia.com (BANTUL) – Seleksi pengisian pamong Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Bantul, mendadak menjadi polemik setelah nilai peserta berubah beberapa jam setelah hasil resmi diumumkan.
Perubahan peringkat yang cukup drastis memicu protes peserta dan menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi proses seleksi.
Pengumuman hasil seleksi formasi Kepala Dusun Rogoitan dan Kepala Dusun Pucung sebelumnya dilakukan secara terbuka pada Minggu (7/6/2026) malam setelah peserta mengikuti ujian di Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY.
Saat itu, peserta dengan nilai tertinggi telah diketahui publik melalui siaran langsung yang disaksikan masyarakat.
Namun suasana lega para peserta tak berlangsung lama. Beberapa jam kemudian, hasil seleksi direvisi. Perubahan tersebut membuat sejumlah peserta yang semula berada di posisi teratas tergeser, sementara peserta lain justru naik menjadi peringkat pertama.
Kondisi itu langsung memicu kecurigaan dan perdebatan di tengah masyarakat Pendowoharjo.
Salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut saat mengetahui adanya revisi hasil seleksi.
Menurutnya, hasil pertama sudah diketahui luas oleh peserta maupun warga yang mengikuti pengumuman secara langsung.
"Setelah pengumuman semua sudah tahu siapa yang nilainya tertinggi. Kami sudah pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba ada revisi nilai yang mengubah peringkat. Wajar kalau muncul pertanyaan dan kecurigaan," ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Perubahan paling mencolok terjadi pada formasi Dukuh Rogoitan. Rafi Firmansyah yang sebelumnya menempati peringkat pertama dengan nilai 73,88 turun ke posisi keempat setelah revisi.
Sebaliknya, Mokh Aziz Ghoni yang semula memperoleh nilai 59,36 dan berada di urutan kedua justru naik menjadi peringkat pertama setelah nilainya berubah menjadi 77,36.
Perubahan peringkat juga terjadi pada formasi Dukuh Pucung. Muhammad Kausar yang sebelumnya berada di posisi ketiga dengan nilai 62,97 naik ke peringkat kedua setelah nilainya direvisi menjadi 79,57.
Sementara Dewi Madu Candani turun dari posisi kedua ke posisi ketiga.
Selain persoalan perubahan nilai, pelaksanaan ujian turut menjadi sorotan. Surawan, ayah salah satu peserta calon Dukuh Pucung, mengungkapkan adanya gangguan perangkat komputer yang digunakan peserta saat ujian berlangsung.
Menurutnya, komputer sempat mengalami error lebih dari satu kali sehingga berpotensi mengganggu konsentrasi peserta saat mengerjakan soal.
"Kalau komputer bermasalah saat ujian tentu membuat peserta panik. Konsentrasi terganggu dan waktu mengerjakan soal bisa berkurang. Ini tentu berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh," katanya.
Menanggapi polemik yang berkembang, Laboratorium Pemerintahan Digital dan Kebijakan Publik UMY memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya.
Dalam penjelasan tersebut, UMY mengakui terjadi kesalahan teknis pada proses penghitungan nilai.
Pihak UMY menyebut terdapat satu komponen penilaian pada ujian keterampilan yang belum masuk dalam rekapitulasi total nilai pada lembar Excel.
Akibatnya, hasil yang diumumkan pertama kali tidak mencerminkan nilai akhir yang sebenarnya.
Kesalahan tersebut kemudian dikoreksi sehingga menyebabkan perubahan nilai total sekaligus mengubah peringkat peserta.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredakan polemik. Sebab koreksi dilakukan setelah hasil diumumkan secara resmi dan sebagian besar peserta telah meninggalkan lokasi ujian.
Panitia seleksi dari Kalurahan Pendowoharjo, Riyanto menegaskan, pemerintah kalurahan tidak melakukan intervensi terhadap hasil penilaian. Seluruh proses pengolahan nilai, kata dia, sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga.
"Dari desa tidak ada perubahan nilai. Nilai setiap mata ujian tetap. Yang keliru hanya penjumlahan total nilai dari pihak UMY. Setelah ada warga yang melihat kejanggalan, kami langsung menghubungi UMY dan mereka mengakui kesalahan tersebut," jelasnya.
Hingga kini, kontroversi seleksi Dukuh Pendowoharjo masih menjadi perbincangan di masyarakat.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik menunggu langkah lanjutan dari pihak terkait untuk memastikan kepercayaan terhadap proses pengisian pamong kalurahan tetap terjaga. (wag)
Editor: Wijatma TS
