.
Menkomdigi Meutya Hafid (tengah) menyaksikan langsung verivikasi wajah dalam proses validasi IKD, didampingi Bupati Harda Kiswaya (kanan) di Aula Kalurahan Donoharjo. (PM-ist.)
Patmamedia.com (SLEMAN) — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau langsung pelaksanaan uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman, Kamis (13/8/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk menguji keandalan integrasi data sekaligus infrastruktur pertukaran data nasional yang dianalogikan sebagai “jalan tol data”.
Sistem ini ditargetkan mampu mempercepat dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih transparan serta tepat sasaran.
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pembenahan sistem bansos melalui integrasi digital merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, warga yang memang berhak mendapatkan bantuan harus menerima secara utuh. Sebaliknya, masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima dana pemerintah yang bukan menjadi haknya.
Dalam peninjauan tersebut, Meutya mengevaluasi performa sistem integrasi data yang dikembangkan Kementerian Komdigi. Hasil pengujian menunjukkan proses pendaftaran dan pencocokan data warga dapat dilakukan sekitar lima menit.
Kecepatan tersebut menjadi lompatan signifikan dibandingkan mekanisme konvensional yang sebelumnya dapat memerlukan waktu berjam-jam hingga berhari-hari.
“Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting dalam menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur ‘jalan tol data’,” jelas Meutya.
Ia menjelaskan, infrastruktur tersebut berfungsi mengalirkan, mencocokkan, dan memverifikasi data kependudukan antar-lembaga secara instan dan aman.
Verifikasi kriteria penerima manfaat dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi secara otomatis melalui sistem digital.
Mekanisme tersebut ditujukan untuk meminimalkan intervensi manual maupun potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Meski demikian, lurah dan aparatur desa tetap dilibatkan sebagai pengawas di lapangan.
Selain memangkas waktu birokrasi, Perlinsos Digital juga dinilai dapat menghemat biaya masyarakat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk fotokopi dokumen, menyiapkan berkas fisik, maupun transportasi untuk mengurus administrasi secara tatap muka.
Pendaftaran yang dapat dilakukan secara mandiri dari rumah juga dinilai membantu masyarakat yang bekerja sebagai petani maupun pekerja harian.
Mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan selama sehari penuh untuk mengurus administrasi bantuan sosial.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut baik penunjukan Sleman sebagai lokasi percontohan nasional Perlinsos Digital.
Dalam pelaksanaan piloting tersebut, tercatat 76.315 Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar dengan dukungan 2.862 agen yang tersebar hingga tingkat padukuhan.
Data sementara juga mencatat 75.231 penerima terdaftar BPNT, dengan 43.433 penerima berpotensi layak. Sementara untuk PKH, terdapat 68.876 penerima terdaftar, dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
Harda menegaskan keandalan data menjadi faktor penting dalam mendukung upaya Pemkab Sleman menekan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan Sleman tercatat turun dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025.
Untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan, Pemkab Sleman mengusung filosofi kepemimpinan Jawa Hamangku, Hamengku, Hamengkoni melalui aksi jemput bola yang dilakukan para agen setiap hari.
Pemkab Sleman juga memperkuat sosialisasi melalui media sosial yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu penonton, serta memanfaatkan media luar ruang di sejumlah titik strategis.
Perlinsos Digital Disiapkan untuk Nasional
Meutya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program Perlinsos Digital.
Masyarakat diminta hanya menggunakan portal resmi pemerintah untuk melakukan pendaftaran.
Ia menegaskan seluruh proses pendaftaran Perlinsos Digital gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Berbagai masukan dari pelaksanaan piloting di Sleman, termasuk kebutuhan penyempurnaan akses bagi kelompok lansia, akan menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat mematangkan sistem hingga mencapai tingkat keandalan yang optimal sebelum Perlinsos Digital direplikasi dan diterapkan secara nasional di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. (atm/upik)
