.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat menegaskan Pemkab Sleman akan mempercepat pemetaan pekerja. (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hingga Juni 2026, sebanyak 195.000 pekerja atau 34,53 persen dari total pekerja di Sleman telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Capaian tersebut disampaikan dalam Forum Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Semester I (Triwulan II) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sleman bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sleman di The Alana Yogyakarta Hotel, Selasa (21/7).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sleman, Sony Eka Santana, mengatakan Forum UCJ merupakan bentuk pelaksanaan amanah pemerintah pusat untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, Sleman menjadi kabupaten pertama di DIY yang menginisiasi forum tersebut.
"Forum UCJ ini merupakan inisiasi pertama di DIY, dan ada di Sleman. Kami berharap forum ini dapat diformalkan sebagai wadah komunikasi rutin dalam meningkatkan cakupan kepesertaan," ujarnya.
Sony menjelaskan, capaian kepesertaan naik dari 33,98 persen pada triwulan I menjadi 34,53 persen pada triwulan II.
Dari total 566.865 pekerja di Sleman, sebanyak 195.000 di antaranya telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Meski demikian, target tahun 2026 sebesar 37 persen atau 209.740 pekerja masih harus dikejar. Artinya, masih terdapat sekitar 14.000 pekerja yang perlu didaftarkan hingga akhir tahun.
Menurut Sony, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan APBD Pemkab Sleman dan alokasi anggaran pemerintah kalurahan.
Hingga pertengahan 2026, sebanyak 22.810 pekerja dari berbagai unsur telah memperoleh perlindungan melalui program tersebut.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan Pemkab Sleman akan mempercepat pemetaan pekerja yang belum terjangkau BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja rentan.
"Meskipun ada kenaikan, kita masih punya PR mengejar target 37 persen tahun ini atau sekitar 14.000 peserta lagi. Saya minta Disnaker dan OPD terkait segera memetakan celah pekerja rentan yang belum terjangkau BPJS Ketenagakerjaan," tegas Danang.
Ia menilai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perlindungan penting bagi pekerja, terutama saat menghadapi risiko kecelakaan kerja.
"Pekerja rentan jika mengalami kecelakaan kerja pasti repot secara biaya. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka memiliki kepastian perlindungan," pungkasnya. (atm)*
