.
Bupati Harda bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Agung Rektono, usai rapat harmonisasi perbup. (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Pemerintah Kabupaten Sleman tengah melakukan langkah strategis untuk memperkuat tertib administrasi dan kepastian hukum di tingkat desa (kalurahan). Hal ini ditandai dengan dibukanya Rapat Harmonisasi Peraturan Bupati tentang batas 61 kalurahan oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, Senin (21/4/2025) di Kantor Sekretariat Daerah Sleman.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Agung Rektono, serta berbagai pihak terkait dari jajaran pemerintah daerah dan kementerian.
Bupati Harda Kiswaya menekankan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Kalurahan merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban administrasi pemerintahan sekaligus memberikan kejelasan batas wilayah yang sesuai dengan aspek teknis dan yuridis.
“Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Perbup tentang Batas Kalurahan berupa tertib administrasi di masyarakat kalurahan di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah perbatasan,” jelas Harda.
Harda menambahkan, proses harmonisasi ini penting tak hanya untuk memenuhi syarat pembentukan Perbup, tetapi juga untuk menghasilkan kepastian hukum baik secara formal maupun materiil dalam penetapan batas wilayah.
Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan kebijakan ini.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Agung Rektono, mengapresiasi langkah Pemkab Sleman dan menegaskan komitmennya untuk mendukung proses tersebut.
“Untuk teknisnya nanti silakan teman-teman akan kita bahas bersama. Intinya kita tentu memberikan dukungan,” paparnya. *
