.
Kepala Disdukcapil Sleman, Drs. Arifin, M.Laws, (tengah), saat memberi keterangan di Aula Disdukcapil Sleman. (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meluncurkan inovasi layanan administrasi kependudukan bertajuk Layanan Administrasi Kependudukan Selesai di Kalurahan untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat (LASKAR PRIMA).
Program ini menjadi terobosan baru untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat, sehingga warga tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor Disdukcapil untuk mengurus berbagai dokumen penting.
Kepala Disdukcapil Sleman, Drs. Arifin, M.Laws menjelaskan, inovasi LASKAR PRIMA hadir sebagai bentuk pelayanan terpadu berbasis kalurahan yang memanfaatkan akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
“Kalurahan menjadi garda depan pelayanan adminduk kepada masyarakat. Melalui LASKAR PRIMA, masyarakat bisa mengakses layanan dokumen kependudukan lebih dekat, cepat, dan mudah,” jelasnya, Kamis (7/5).
Melalui program ini, masyarakat dapat mengurus berbagai layanan seperti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA), pindah datang penduduk, pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga pencetakan dokumen kependudukan langsung di kalurahan.
Selain memudahkan warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, LASKAR PRIMA juga ditujukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus mempercepat pemutakhiran data penduduk sesuai kondisi riil di masyarakat.
Saat ini, inovasi tersebut telah diterapkan di 23 kalurahan di Kabupaten Sleman, di antaranya Condongcatur, Maguwoharjo, Caturtunggal, Tridadi, Wedomartani, hingga Sambirejo.
Ke depan, Disdukcapil menargetkan seluruh kalurahan di Sleman dapat terintegrasi dalam layanan ini secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Sleman juga memberikan pelatihan kepada Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan yang ditunjuk sebagai operator layanan SIAK.
Pemerintah kalurahan turut menyiapkan perangkat komputer khusus, jaringan intranet, serta penerapan sistem keamanan informasi administrasi kependudukan.
Disdukcapil menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalurahan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan.
Namun demikian, Disdukcapil juga mengantisipasi sejumlah risiko, seperti tingginya permohonan layanan dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kalurahan yang berpotensi memperlambat pelayanan.
Selain itu, pengawasan terhadap integritas petugas juga menjadi perhatian untuk mencegah maladministrasi. (atm)
