.
Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga PBB-P2.
Patmamedia.com. Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan tanpa dibebani bunga, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah yang hingga 10 November 2026 telah mencapai 95,3 persen dari target.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si., mengatakan penghapusan sanksi administratif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Program penghapusan bunga PBB-P2 berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang.
Penghapusan diberikan terhadap sanksi administratif berupa bunga dengan nominal sampai dengan Rp100 juta untuk tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2013 hingga 2026.
Berdasarkan basis data BKAD, total piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 miliar. Angka tersebut berasal dari keseluruhan tunggakan pokok PBB-P2 yang tercatat sebesar Rp138 miliar.
"Melalui kebijakan ini, kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan dihapusnya sanksi bunga, wajib pajak memiliki keringanan untuk melunasi tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku," demikian penjelasan Wawan terkait kebijakan tersebut.
Penerimaan PBB-P2 Capai 95,3 Persen
Di sisi lain, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sleman hingga 10 November 2026 tercatat mencapai Rp93.905.712.434 atau 95,3 persen dari target penerimaan.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp4.594.287.566 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
BKAD berharap kebijakan penghapusan sanksi bunga dapat mendorong masyarakat segera membayar tunggakan PBB-P2. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, langkah ini juga diharapkan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
Penerimaan pajak daerah tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Pemkab Sleman pun mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi bunga sebelum program berakhir pada 31 Desember 2026.(dan)
