.
Peserta Forum Konsultasi Publik di Kapanewon Depok, Selasa (23/6/2026). (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Kapanewon Depok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Review Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026 di Ruang Anglocitatama, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (23/6/2026).
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyempurnakan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Salah satu sorotan dalam forum tersebut usulan masyarakat agar aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Depok (SIPAKDE) dikembangkan menjadi lebih ramah pengguna (user friendly) sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
Forum dibuka secara resmi oleh Panewu Kapanewon Depok, Rakhmat Harinawan, S.Sos., M.Si.
Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik merupakan ruang bersama untuk menyerap aspirasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel melalui evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran penyelenggara layanan Kapanewon Depok dari berbagai jawatan, akademisi, LSM, stakeholder, pengguna layanan, media massa, perwakilan Kalurahan Caturtunggal, Condongcatur, Maguwoharjo, serta Puskesmas Depok 1, 2, dan 3.
Pada sesi pertama, Hestining Kurniastuti, S.S., M.B.A. dari Tim Peningkatan Pelayanan Publik UGM memaparkan pentingnya standar pelayanan publik, forum konsultasi publik, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
Menurutnya, Forum Konsultasi Publik menjadi media dialog yang efektif antara penyelenggara layanan dan masyarakat guna menyerap aspirasi serta mengevaluasi kebijakan pelayanan.
“Forum Konsultasi Publik menjadi media dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mengevaluasi kebijakan pelayanan. Sementara Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang memberikan umpan balik objektif guna mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Panewu Anom Kapanewon Depok, R. Hery Subagio, S.E., M.M., menjelaskan review standar pelayanan dilakukan untuk memastikan layanan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat.
“Review standar pelayanan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap layanan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang adaptif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Hery.
Kapanewon Depok terus mengembangkan inovasi pelayanan melalui SIPAKDE untuk mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kepastian layanan.
Dalam sesi diskusi, peserta aktif memberikan berbagai masukan. Ahmad Faisal dari JAKADARA Blimbingsari, Kalurahan Caturtunggal, mengusulkan agar SIPAKDE dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Selain itu, Hari Wijaya dari unsur LSM dan UMKM Maguwoharjo mengusulkan pembukaan Helpdesk Online Single Submission (OSS) di Kapanewon Depok guna membantu masyarakat dan pelaku usaha mengakses layanan perizinan berbasis digital.
Seluruh usulan yang disampaikan peserta diterima sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP di lingkungan Kapanewon Depok.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh Panewu bersama perwakilan masyarakat, LSM, stakeholder, pengguna layanan, dan media massa sebagai simbol komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, Kapanewon Depok berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan warga. (atm)
