.
Dirjen Dukcapil Kemendagri,Teguh Setyabudi, didampingi Wabup Sleman Danang Maharsa, meninjau langsung proses aktivasi IKD di Pendopo Parasamya. (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal ini ditandai dengan kunjungan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, yang meninjau langsung proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Kamis (30/4) di Pendopo Parasamya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program perluasan piloting digitalisasi bansos, yang bertujuan menguji kesiapan infrastruktur serta akurasi data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, serta jajaran terkait.
Dalam tinjauan tersebut, Teguh mengapresiasi capaian aktivasi IKD di Sleman yang telah mencapai 19,45 persen dari total wajib KTP.
Ia juga menyoroti tingginya angka perekaman KTP elektronik di Sleman yang telah mencapai 99,8 persen.
“Saya mengapresiasi pelayanan administrasi kependudukan di Sleman yang sudah sangat baik. Perekaman KTP-el bahkan sudah hampir menyeluruh,” ujar Teguh.
Menurutnya, digitalisasi layanan kependudukan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bansos.
Dengan sistem digital, transparansi data diharapkan semakin meningkat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan, penunjukan Sleman sebagai lokasi piloting merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di daerah.
Ia menyebut digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi agar Indonesia mampu bersaing secara global.
“Negara yang tidak mengikuti perkembangan digital pasti akan tertinggal. Digitalisasi sudah menjadi bagian penting dalam setiap pelayanan kepada masyarakat,” kata Danang.
Danang juga menekankan pentingnya penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung digitalisasi bansos.
Menurutnya, sistem ini diharapkan mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan data pribadi yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat.
“Kami berharap Sleman dapat terus menjalankan digitalisasi bansos berbasis DPI ini secara optimal, sehingga pelayanan semakin mudah sekaligus tetap menjaga keamanan data masyarakat,” tegasnya. (atm)*
