.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menerima piagam penghargaan dari Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi.
Patmamedia.com. Sleman – Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (BAHU TEMAN) mengantarkan Kabupaten Sleman masuk lima besar nasional dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) untuk Indonesia’s SDGs Action Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemkab Sleman memperluas akses keadilan dan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.
Penghargaan diserahkan di Graha Surveyor Indonesia, Kamis (12/11). Bupati Sleman Harda Kiswaya menerima langsung piagam penghargaan dari Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi.
Predikat Top 5 tersebut sekaligus membuka peluang bagi Sleman untuk meraih peringkat terbaik pertama hingga kelima. Selanjutnya, lima kabupaten dan kota terpilih akan mengikuti tahapan penjurian lanjutan dalam rangka menentukan penerima penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.
Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi kepada PT Surveyor Indonesia (Persero), jajaran dewan juri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas penghargaan yang diberikan.
Menurut Harda, BAHU TEMAN merupakan salah satu program unggulan Pemkab Sleman yang dirancang untuk memberikan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum gratis dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin.
Program tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
"Tentunya saya juga berharap BAHU TEMAN dinilai secara objektif dan dapat meraih predikat terbaik pertama. Setiap masukan yang disampaikan dewan juri juga kami jadikan evaluasi program ini ke depannya agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih optimal," kata Harda.
Ia menambahkan, hingga saat ini BAHU TEMAN telah memberikan layanan kepada sekitar 524 warga. Program tersebut bahkan telah menjadi percontohan di tingkat nasional berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Sementara itu, Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi menjelaskan, proses penjurian I-SIM 2026 menghadirkan lima kabupaten dan kota terbaik. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media.
Menurut Fajar, pada tahun ini sekitar 190 pemerintah daerah mendaftar dalam ajang tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 123 pemerintah daerah menyelesaikan proses pengisian data, verifikasi, dan validasi hingga akhirnya terpilih lima kabupaten dan kota dengan capaian tertinggi.
"Penjurian ini dilakukan untuk menilai secara komprehensif dan objektif program unggulan pemerintah daerah berdasarkan aspek inovasi, kolaborasi, dampak, keberlanjutan, serta komitmen kepala daerah dalam mendukung pencapaian SDGs," jelasnya.
Ia menambahkan, proses penilaian juga bertujuan mengidentifikasi praktik baik dan inovasi pemerintah daerah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, penjurian menjadi sarana untuk melihat sejauh mana kolaborasi multipihak mampu mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah.(dan)
